Icang, Fikasianus (2022) Sengketa Pembayaran Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Sudiang. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Bab 1-3]](/style/images/fileicons/text.png)
B012191039_tesis_09-01-2023 bab 1-3.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Cover]](/27045/2.hassmallThumbnailVersion/B012191039_tesis_09-01-2023%20cover1.jpg)
![](/27045/2.haspreviewThumbnailVersion/B012191039_tesis_09-01-2023%20cover1.jpg)
B012191039_tesis_09-01-2023 cover1.jpg
Download (252kB) | Preview
![[thumbnail of Daftar Pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B012191039_tesis_09-01-2023 dp.pdf
Download (677kB)
![[thumbnail of FUll text]](/style/images/fileicons/text.png)
B012191039_tesis_09-01-2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK
FIKASIANUS ICANG (NIM : B012191039), Sengketa Pembayaran Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Sudiang. Dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan memasukkan tanah yang masih sengketa (GOR Sudiang) sebagai Aset yang belum ada pembayaran ganti rugi dan menganalisis prosedur pembayaran ganti rugi hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Sudiang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan gambaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan fakta yang ditemukan di lapangan sebagai hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini nantinya akan dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan rumusan masalah.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa, dasar bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memasukkan tanah yang merupakan objek sengketa sebagai aset yang belum ada pembayaran ganti rugi adalah karena terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pembebasan lahan dan di atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/1994 An. Pemerintah TK. I Sulawesi Selatan sehingga objek sengketa dimasukkan dalam KIB Provinsi Sulawesi Selatan. Dasar dalam penentuan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah kawasan Gedung Olah Raga (GOR) yakni Nilai Jual Objek Pajak lahan tersebut, namun adanya penolakan pada saat proses pembayaran karena masyarakat tidak menerima sesuai dengan penentuan besaran nilai/jumlah ganti rugi saat itu sehingga banyak pihak – pihak pemilik tanah menolak pembayaran tersebut sehingga sampai sekarang masih banyak pemilik tanah yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi namun tanah milik mereka saat ini tetap berada dalam penguasaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak Milik, Asset, Ganti rugi. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Andi Milu |
Date Deposited: | 20 Jun 2023 02:06 |
Last Modified: | 20 Jun 2023 02:06 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27045 |