KEBIJAKAN APLIKATIF PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 dan untuk menganalisis optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018.

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, dimana data yang diperoleh dari lapangan dan digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 telah terlaksana namun diperlukan indikator-indikator yang spesifik yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur Jaksa Penyelidik untuk menerapkan Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan sehingga terlaksana secara optimal. (2) Optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 yaitu perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara