KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI CONVENTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE (B012 18 1076). Kejahatan Narkotika
Sebagai Kejahatan Transnasional di Indonesia Ditinjau dari Convention
Against The Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances
1988. Dibawah Bimbingan Judhariksawan dan Iin Karita Sakharina.
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis penerapan Convention
against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
1988 dalam menanggulangi pemberantasan kejahatan narkotika sebagai
salah satu jenis kejahatan transnasional di Indonesia, dan juga untuk
menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan
kejahatan narkotika sebagai kejahatan transnasional di Indonesia.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan
Hukum primer dan bahan Hukum sekunder yang diperoleh melalui teknik
observasi. Bahan Hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 merupakan Pengesahan dari United
Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And
Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika,
1988) di Indonesia, dalam praktik implementasinya belum secara penuh
diterapkan, hal ini dilihat dari jumlah prevelensi peningkatan barang bukti,
dan jumlah kasus yang melibatkan Warga Negara Asing ataupun Warga
Negara Indonesia baik didalam negeri maupun diluar negeri sebagai
pelaku dari kejahatan ini, dan upaya Pemerintah Indonesia dalam
melakukan pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan
transnasional terlihat dari kinerja pemerintah melakukan kerjasama
Internasional baik secara Bilateral, Regional maupun Multilateral.