TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK OLEH OKNUM KEPOLISIAN (Studi Kasus Nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pengaturan sanksi terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap anak.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dan argumentatif.
Adapun hasil penelitian ini: (1) Perihal Kualifikasi terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur salah satunya adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81. (2) Hakim mempertimbangkan bahwa selain sanksi pidana, sanksi administratif juga dapat diterapkan kepada oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban. Sanksi administratif tersebut dapat berupa pemberhentian secara tidak hormat yang diputuskan melalui sidang komisi etik kepolisian