PERILAKU WAJIB PAJAK ELIT POLITIK DAN KONEKSI POLITIK ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Megawanti. Perilaku Wajib Pajak Elit Politik Dan Koneksi Politik Atas Kewajiban Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19, (dibimbing oleh Alimuddin dan Nirwana)
Peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak tergantung dari kesadaran dan pemahaman wajib pajak untuk memahami makna dan implikasi pajak. Subjek pajak baru menggunakan istilah “wajib pajak elit politik” dan “wajib pajak koneksi politik”, sebagai bentuk cara pandang sisi lain atas penggalian perilaku wajib pajak dan makna pajak selain yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada subjek Wajib Pajak Orang Pribadi, WP-UMKM,WP-UMK. Elit politik legislatif dan koneksi elit politik berlatar belakang pengusaha menyiratkan keraguan terhadap independensi tugasnya sebagai elit politik legislatif, keberpihakan pada bisnisnya atau pada golongannya. Peluang rent-seeking, anggaran atas proyek-proyek kesejahteraan rakyat, penyaluran sumbangan penanggulangan covid-19 adalah hal awal yang dilihat dan didalami untuk mendapatkan kebenaran perilaku atas kewajiban perpajakan yang dilakukan dan pemaknaan pajak hasil kebijakan yang mereka ditetapkan diperusahaannya dengan menggunakan studi fenomenologi Husserl. Kebijakan yang berhubungan dengan pajak, penelitian kali ini hanya fokus pada pajak pengasilan badan atas kebijakan biaya sumbangan covid-19 terhadap indikasi agresivitas pajak dan indikasi legitimasi perusahaan dan diri sebagai elit poltik dan koneksi politik.
Hasil penelitian pereduksian makna mendalam didapati dari informasi para informan adanya kecurigaan terhadap elit politik lain mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Para informan wajib pajak elit politik dan wajib pajak koneksi politik memilih tidak mengikuti aturan pelaksaan pendistribusian bantuan covid-19 atas dasar kemanusiaan, memilih tidak mengambil fasilitas perpajakan yang ada untuk mengurangi beban pajak perusahan mereka karena sulit menyiapkan data yang sesuai aturan perpajakan, tidak juga membebankan biaya sumbangan sebagai pengambilan deviden yang menjadikan adanya pajak deviden terutang.