ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP YANG DILAKUKAN OLEH AHM DAN AHASS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 = JURIDICAL ANALYSIS OF CLOSED AGREEMENTS CONDUCTED BY AHM AND AHASS BASED ON LAW NO. 5 YEAR 1999

ANDI RISKI FAUSY (B11116340), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi ‘’Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Oleh AHM Dan AHASS Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999’’. Di bawah bimbingan (Winner Sitorus) dan (Muhammad Aswan).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian tertutup diatur secara Per Se Illegal atau secara Rule Of Reason pada UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat (2) dan (3) serta menganalisis apakah perjanjian antara AHM & AHASS merupakan perjanjian yang bersifat anti persaingan.
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dianaliis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Meskipun perjanjian tertutup pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara Per Se Illegal, namun seharusnya dalam perkara Tying Agreement, Pelaku Usaha dapat memanfaatkan kekuatan pasarnya dalam suatu produk barang atau jasa pada Tying Product untuk mendapatkan kekuatan pasar pada Tied Product yang dapat mengakibatkan terganggunya iklim persaingan usaha. Akan tetapi strategi bisnis Tying tidak selalu berdampak buruk sehingga dalam menyelesaikan perkara terkait Tying, KPPU Mempertimbangkan apakah praktik Tying tersebut berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dari putusan KPPU terkait kasus Tying Agreement dimana KPPU cenderung menggunakan pendekatan Rule Of Reason untuk menangani perkara terkait Tying Agreement. (2) Perjanjian yang dilakukan oleh PT AHM dan AHASS dapat dikategoikan sebagai perjanjian yang bersifat anti persaingan. Pelaku usaha dapat dikatakan melakukan perjanjian tertutup apabila memenuhi beberapa indikator, berupa unsur dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keywords : Tying Agreement