Analisis Instrumen Informasi Bekerja Dalam Dinamika Kuasa Pada Program TORA Di Kabupaten Luwu

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan tanah milik negara untuk diredistribusi atau dilegalisasi kepada subjek TORA yang memenuhi syarat. Program ini seharusnya sangat ideal apabila dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran tetapi kondisi lapangan ditemukan proses yang berbeda yakni terbatasnya akses informasi serta adanya kuasa birokrasi dengan kepentingan tertentu terhadap program. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pihak yang berperan dalam aliran informasi, model aliran informasi, serta pihak yang dirugikan maupun diutungkan dalam program TORA. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan penjabaran relasi kuasa beserta dengan pelekatan skoring aktor. Pihak yang terlibat dalam aliran informasi diantaranya yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan, Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Selatan, ATR/BPN Kabupaten Luwu, Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Kesatuan Pengelola Hutan Latimojong, Bupati Kabupaten Luwu, Camat/Kepala Desa, Masyarakat. Aliran Informasi dalam Program TORA dengan Skema Redistribusi Lahan di Kabupaten Luwu melalui saluran formal dan informal. Saluran formal adalah saluran yang mengikuti regulasi/aturan yang disesuaikan dengan Juknis ATR/BPN yang dibuat tiap tahunnya dengan maksud untuk memberikan informasi perihal kegiatan pada masyarakat umum melalui sosialisasi ataupun kunjungan lapangan. Sedangkan untuk saluran informasi TORA dengan skema Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) hanya melalui saluran formal yang hanya mengandalkan kegiatan sesuai pedoman yaitu sosialisasi dan koordinasi. Saluran formal ini untuk di Kabupaten Luwu memiliki keterbatasan yang sangat besar mengingat keterlibatan aktor hanya berada pada level provinsi dan tidak melibatkan aktor pada tingkat kabupaten. Dari keseluruhan proses pada Program TORA baik dengan Skema PTKH maupun Redistribusi Lahan (Penggabungan Skor), Aktor yang memiliki skor tertinggi ialah Kanwil ATR/BPN, Kepala Desa, serta Bupati yakni dengan total Skor 7. Selanjutnya adalah ATR/BPN Kab Luwu, dan UPT KPH latimojong juga memiliki total skor 5. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aktor tersebut memiliki peran dan tanggungjawab yang besar serta dapat mempengaruhi aktor lain. Untuk yang memiliki total skor paling rendah adalah mayarakat dengan total skor 2 yang berarti bahwa banyak keterbatasan yang dimiliki mulai dari keterbatasan informasi, Keterbatasan intervensi penentuan layak menjadi subjek atau tidak. Masyarakat juga wajib menerima apapun keputusan aktor dengan total skor tertinggi.