PERAN BUPATI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAMUJU (STUDI TENTANG BUPATI PEREMPUAN PERTAMA DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020) = THE ROLE OF WOMEN REGENTS IN GENDER MAINSTREAMING POLICIES IN MAMUJU DISTRICT (STUDY OF THE FIRST WOMEN REGENT IN MAMUJU DISTRICT, 2020)

Farah Labita Ramadani, Nomor induk E041181018,departemen ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas hasanuddin, menyusun skripsi yang berjudul ”Peran Bupati Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mamuju (Studi tentang bupati perempuan pertama dikabupaten Mamuju tahun 2020). Di bawah bimbingan Ariana Yunus selaku Pembimbing Utama dan Sakinah Nadir selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bupati perempuan merespon kebijakan pengarusutamaan gender dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin. Penelitian ini berfokus pada upaya bupati perempuan merespon kebijakan pengarusutamaan gender di kabupaten mamuju dengan penelitian ini dapat dilihat peran seorang bupati perempuan dalam merespon pengarusutamaan gender dimasa kepemimpinannya.

Untuk memberi penjelasan serta makna terhadap temuan pada penelitian, studi ini menggunakan teori peran pemimpin perempuan sebagai kepala daerah dalam konsep pengarusutamaan gender oleh Robert K. Merton dengan 5 fungsi yang dijelaskan yaitu: Leading, Planning, Budgeting, Organizing dan Controlling. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui, menganalisis dan memahami jenis studi tentang bupati perempuan pertama di Kabupaten Mamuju serta proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bupati mamuju telah berkomitmen dengan pembuatan program kartu mamuju keren yang dimana kartu tersebut database masyarakat mamuju kartu mamuju keren berhubungan dengan BPJS untuk masyakat mamuju yang dimana anggaran tersebut dari APBD dan bupati mamuju telah menunjukan peran bupati perempuan dalam merespon kebijakan pengarusutamaan gender dikabupaten mamuju dengan merancang peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, yang melibatkan beberapa perempuan menjadi kepala OPD di kabupaten mamuju.

Kata Kunci : Peran pemimpin, Bupati perempuan, Pengarusutamaan gender.