COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BONE (STUDI KASUS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA) = COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS IN BONE REGENCY (CASE STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF LOCAL REGULATIONS CONCERNING STRUCTURING AND EMPOWERMENT OF STANDARD STREET VENDORS)

ADE FERRY AFRISAL. Collaborative Governance dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bone: Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (dibimbing oleh M. Thahir Haning, Muh. Akmal Ibrahim, Muh. Yunus).

Penelitian ini mencoba mengkaji potensi collaborative governance khususnya model Ansell dan Gash untuk diterapkan pada proses pembentukan kebijakan, dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. Kajian ini bertitik tolak pada kegagalan sebuah kebijakan terkadang hanya di lihat dari sisi implementasinya, namun bisa jadi kegagalan tersebut sudah terjadi pada saat proses kebijakan itu dibuat. Posisi publik atau masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan terkadang hanya dianggap sebagai pelengkap saja sehingga keterlibatannya hanya dimaknai sebatas formalitas untuk memenuhi peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus terkait pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bone. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa collaborative governance pada dasarnya dapat diterapkan pada setiap tahapan kebijakan. Penerapan collaborative governance dapat dilakukan dengan mendasarkan pada kebijakan dasar yang ada saat ini dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini berupa penggunaan istilah konsultasi publik dan penelitian ini mesti dimaknai sebagai collaborative forum. Pengembangan model kolaborasi Ansell dan Gash dengan menambahkan dimensi identifikasi stakeholders untuk memperkuat proses kolaborasi yang akan dilakukan. Pembentukan perda dengan menggunakan model collaborative forum perlu untuk mendapatkan dukungan baik dari aspek anggaran maupun policy legal framework melalui perubahan atau pengaturan terkait mekanisme pembentukan perda di dalam Tata Tertib DPRD.

Keywords : Collaborative governance, Pembentukan Peraturan Daerah, Formulasi Kebijakan, Partisipasi Publik/Masyarakat