ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)

ADINDA RACHMASARI (B011191364) dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022)”. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Muh. Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022 terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, pandangan ahli, dan hasil penelitian yang dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil. (2) Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 183/Pid.B/LH/2021/PNSgt dan putusan nomor 735PK/Pid.Sus-LH/2022 sudah tepat karena telah memuat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis diambil berdasarkan alat bukti dan fakta di persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridisnya adalah karena terdakwa menyesali perbuatannya dan telah menyerahkan lahan tersebut kepada pemegang izin usaha.