PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DALAM KUHP DENGAN SANKSI PIDANA ADAT TORAJA TENTANG DELIK PERZINAAN

YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG (B11116583), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Perbandingan Sanksi Pidana Dalam KUHPDengan Sanksi Pidana Adat Toraja Tentang Delik Perzinaan”. Di bawah bimbingan dan arahan Dara Indrawati selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi delik perzinaan menurut Hukum Adat Toraja dan KUHP dan persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap delik perzinaan menurut pidana adat Toraja dan KUHP.
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum empiris dengan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah cluster random sampling dan populasi dalam penelitian ini adalah Desa Rinding Kila’ (Lembang/Desa Adat) Kabupaten Tanah Torajasedangkan sampelnya Petuah Adat (to Parengnge) Desa Rinding Kila’. Lokasi penelitian di Kabupaten Taroja Utara, Kecamatan Buntao’ Lembang Rinding Kila’ (Desa Adat). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1)Kualifikasi delik perzinaan di dalam Hukum Adat Toraja terbagi atas dua yaitu Pemali ma’ pangan buni (perzinaan yang pelakunya salah satunya telah terikat perkawinan) dan Mepare mangngura (perzinaan yang pelakunya tidak terikat perkawinan dengan orang lain), sedangkan KUHP delik perzinaan salah satu pelakunya harus terikat perkawinan dan KUHP tidak melarang hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan tidak terikat hubungan suami istri atas dasar suka sama suka.(2) Persamaan sanksi dalam Hukum Adat Toraja dan KUHP dalam delik perzinaan tidak ada sama sekali, sedangkan perbedaanya yaitu pemberian sanksi bagi pelaku delik perzinaan dalam Hukum Adat Toraja yaitu diusir dari wilayah adat, tetapi tidak menutup kemungkinan diberikan sanksi lain seperti pemutusan hubungan keluarga, ditenggelamkan dalam sungai, dan dibakar hidup-hidup tergantung hasil keputusan musyawarah Petuah Adat, sedangkan delik Perzinaan di dalam KUHP sanksinya ialah dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan.