Analisis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky)

Hasrianto Demmalino B11115415 dengan judul “Analisis Normatif Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky).” Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Pky.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Pky. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berdasarkan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan bahan bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Data tersebut disusun secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) terdapat empat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut secara yuridis sudah tepat, tetapi dalam pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya tepat.