PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SAMARINDA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan,
karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi
kehidupan sosial masyarakat dan berpotensi menjadi menghambat
pembangunan nasionalserta mengganggukeamanan nasional dalam
rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur
seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi
kejahatan narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.
Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah setelah berlakunya UU No.35
tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai ancaman pidana minimum
khusus telah secara efektif mengurangi atau menahan laju pertambahan
angka tindak pidana Narkotika.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu
dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan�bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat
peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan
yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami
sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian
terhadap data sekunder.
Pengaturan tentang tindak pidana Narkotika telah diatur dalam
Undang-undang No.35 tahun 2009, yang masalah pemidanaannya
mengatur tentang pidana minimum khusus untuk beberapa pasal yang
mengatur pidananya. Tetapi apakah dengan berlakunya pemidanaan yang
lebih berat, maka akan mengurangi tindak pidana narkotika di Kota
Samarinda atau setidaknya mengurangi laju pertambahannya, serta
mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab bertambahnya tindak pidana
Narkotika akan menjadi obyek dalam penelitian penulis.