PROBLEMATIKA PENERAPAN RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restitusi yang
dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana
perdagangan orang dan faktor apa yang mempengaruhi Jaksa Penuntut
Umum dalam menerapkan restitusi pada tindak pidana perdagangan
orang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empirik.
Pendekatan normatif dipakai untuk mendapatkan data yang dapat
menjelaskan mengenai bagaimana penerapan restitusi yang dilakukan
Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana
perdagangan orang, sedangkan pendekatan empirik dipakai untuk
mendapatkan data berkaitan dengan upaya untuk menjawab
permasalahan penerapan restitusi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum
dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang dan
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan restitusi,
kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restitusi pada
tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum
belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak mengatur secara jelas
tentang tata cara / mekanisme pemberian restitusi khususnya mengenai
perhitungan besar kecilnya nilai restitusi baik yang bersifat materiil
maupun immateriil. Selama ini belum ada peraturan pelaksanaan yang
mengatur secara khusus tentang tata cara pemberian restitusi pada tindak
pidana perdagangan orang.