PENGGUNAAN BADAN USAHA OLEH PIHAK LAIN PADA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Penelitian ini bertujuan untuk (1)mengetahui akibat hukum terhadap
penggunaan badan usaha oleh pihak lain pada pelelangan pengadaan
barang/jasa pemerintah. (2)mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap badan usaha yang dipergunakan oleh pihak lain pada
pelaksanaan pengadaaan barang/jasa pemerintah.
Penelititan ini bersifat normatif empiris berdasarkan kajian pustaka.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Sampel
penelitian adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan
Negeri Makassar, CV Husa Indah dan PT Batary Perdana Karsa. Data
dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum pemberian
kuasa kepada penerima kuasa yang memberikan kewenangan kepada
penerima kuasa untuk bertindak atas nama direktur badan usaha,
penerima kuasa mempunyai kedudukan yang sama dengan pemberi
kuasa atau direktur badan usaha dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah. Apabila penerima kuasa melakukan pelangaran
dan menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi kuasa, maka penerima
kuasa bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap badan usaha yang
digunakan oleh pihak lain merupakan perlindungan hukum sesuai
ketentuan undang-undang. Pemilik badan usaha dapat melakukan
pengawasan terhadap pengguna badan dalam kegiatan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dan dapat menuntut pengguna badan
usaha apabila penerima kuasa melakukan pelanggaran dengan dasar
kesepakatan pemberian kuasa yang diterima oleh penerima kuasa.
Pengguna badan usaha wajib mengganti kerugian dari segala akibat
tindakan hukum yang diluar dari wewenangnya atas kuasa yang diberikan
oleh pemberi kuasa