PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH PASCA EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum dan
akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak ketiga selaku pemilik sertipikat
hak milik atas suatu bidang tanah pasca eksekusi putusan peninjauan
kembali.
Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan mengeksplorasi dan
mengklarifikasi atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pihak
ketiga selaku pemilik sertipikat hak milik atas suatu bidang tanah
pascaeksekusi putusan peninjauan kembali, tidaklah cukup sebatas
memegang sertipikat hak milik atas suatu bidang tanah berdasarkan jual beli
tanah sesuai hukum yang berlaku atau sejalan dengan asas “nemo plus juris
in alium transferre potest quam ipse habet” artinya : orang tak dapat
mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya, dan sejalan pula dengan
“Asas Iktikad Baik” yakni : “orang yang memperoleh sesuatu hak dengan
itikad baik, akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum”,
Akan tetapi pihak ketiga harus mengajukan perlawanan atau gugatan kepada
pengadilan guna mendapatkan penegasan hukum atau hak dan kewenangan
atau mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas kepemilikan
hak milik atas suatu bidang tanah. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak
ketiga pemilik sertipikat hak milik atas suatu bidang tanah pasca eksekusi
peninjauan kembali, mengalami banyak kerugian karena harus melakukan
upaya hukum dengan mengajukan perlawanan atau gugatan, tidak dapat
melakukan perbuatan hukum seperti menjaminkan di bank, melakukan jual
beli dan tidak dapat secara bebas menguasai karena dipagari sehingga
muncul rasa tidak aman sepanjang belum adanya putusan pengadilan yang
tetap.
.