ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA MAKASSAR


SALEH, VIA FITRIA M. (2013) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA MAKASSAR. Skripsi thesis, Uniniversitas Hasanuddin.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
--viafitriam-5115-1-13-viaf-7.pdf

Download (722kB)

Abstract (Abstrak)

angan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar dan untuk
mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan
pelaksanaan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota
Makassar.
Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Inspektorat Kota Makassar
dengan melakukan metode penelitian yaitu teknik wawancara langsung
dengan melakukan tanya jawab kepada pihak informan dari Inspektorat
Kota Makassar. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan melakukan
penelitian studi kepustakaan dengan membaca, menelaah sejumlah buku,
literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan dan
menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan
penelitian ini.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
kewenangan inspektorat kota Makassar dalam pengawasan pelaksanaan
APBD belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan pelaksanaan APBD
yaitu melakukan pemeriksaan anggaran yang sedang berjalan dengan
sistem pemeriksaan semesteran dan triwulan. Faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan kewenangan Inspektorat kota Makassar yaitu faktor
pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung yaitu sarana
dan prasarana yang tersedia sudah memadai kemudian didukung dengan
komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat kota Makassar yang
konsisten dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan
kewenangannya di bidang pengawasan khususnya pengawasan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan faktor
yang menghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yakni masih
terbatasnya auditor, ketepatan waktu dan antusiasme dari objek
pemeriksaan yang masih tergolong rendah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: sangiasseri abubakar
Date Deposited: 21 Feb 2023 01:00
Last Modified: 21 Feb 2023 01:00
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25176

Actions (login required)

View Item
View Item