PENJUALAN DI BAWAH TANGAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah
penyelesaian kredit macet benda jaminan Hak Tanggungan pada Bank
melalui penjualan di bawah tangan menjamin hak-hak para pihak. Untuk
mengetahui bagaimana cara pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan
pada Bank melalui penjualan di bawah tangan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian empirik dengan lokasi penelitian di Bank Bukopin
Cabang Makassar dengan sumber data primer yang berasal dari data
yang diperoleh secara Iangsung dilapangan dan hasil wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah
penelitian yang bersifat empirik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 20 UUHT mengatur
bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan melalui jual beli di
bawah tangan dapat dilakukan dengan syarat: (1) Ada kesepakatan
antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, (2) Penjualan objek Hak
Tanggungan dapat menghasilkan harga yang tertinggi dan dapat
menguntungkan semua pihak. (3) Terlebih dahulu diberitahukan secara
tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak�pihak yang berkepentingan. (4) Penjualan hanya dapat dilakukan setelah
lewat 1 (satu) bulan pemberitahuan secara tertulis dan diumumkan sedikit�dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan dan/atau media massa setempat. (5) Tidak adanya pihak
yang menyatakan keberatan. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk
melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dan apabila syarat tersebut
tidak dilaksanakan, maka jual beli di bawah tangan dianggap batal demi
hukum. Proses penyelesaian kredit macet pada Bank Bukopin Cabang
Makassar selaku pemegang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :
(1). Melakukan pembinaan atau pendekatan baik melalui surat maupun
secara langsung; (2) Somasi melalui Pengadilan Negeri; dan (3)
Melakukan penyelamatan kredit.
Prosedur eksekusi penjualan di bawah tangan dapat dilakukan apabila
memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat
(3). Persyaratan ini adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan
pemegang Hak Tanggungan bahwa penjualan di bawah tangan obyek
Hak Tanggungan akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan
semua pihak.