PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENAYANGAN PORNOGRAFI DALAM DUNIA MAYA MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum terhadap
pelaku yang menayangkan pornografi dan pertanggungjawaban terhadap
penayangan pornografi dalam dunia maya menurut UU No. 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi.
Dalam pencapain tujuan tersebut penelitian dilakukan di
Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian
lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu
data primer dan data skunder. Termasuk data yang diambil secara
langsung dari Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu penelitian
kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari
referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber yang berhubungan
dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan
teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian pertama, Dasar hukum terhadap pelaku
penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan
KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks.,
mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas lex
speciali derogate legi genarale yaitu ketentuan pidana yang bersifat
khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. kedua,
Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam
perkara nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut
Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal
27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.