Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan
penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional(RSBI)/Sekolah
Bertaraf Internasional(SBI), serta untuk mengetahui implikasi hukum
putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional(RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional(SBI).
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan
pendekatan secara normatif dan empirik, dengan teknik pengumpulan
data yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan Penelitian
Lapangan (Field Research). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil
analisis UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU�X/2012, berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, dan data
sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media
cetak, majalah dan website), dan hasil wawancara dan pengumpulan data
dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekolah-sekolah yang
sebelumnya menyelenggarakan RSBI/SBI, serta data tersier, dalam hal
ini, dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan diolah
dengan metode analisis kualitatif secara deduktif.
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama,
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 merupakan hal yang
bijaksana dengan pertimbangan penyelenggaran RSBI bertentangan
dengan UUD NRI 1945 yang dapat menimbulkan, liberalisasi pendidikan,
pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan
komersialisasi sektor pendidikan serta memeunculkan dualisme sistem
pendidikan yang berpotensi menghilangkan jati diri bangsa karena
bertentangan dengan amanat UUD NRI 1945 . Kedua, tidak berlakunya
lagi RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional. Namun,tidak terdapat
perubahan mendasar pasca putusan tersebut, karena pada dasarnya
sekolah yang mendapat izin penyelenggaran RSBI/SBI merupakan
sekolah yang berkualitas. Perbedaannya hanya tidak lagi menggunakan
bahasa asing sebagai pengantar dalam pembelajaran dan dalam proses
administrasi sekolah tidak lagi menyebutkan atau menggunakan
RSBI/SBI. Sistem pengajaran pengganti RSBI/SBI akan direncanakan
ketika memasuki tahun ajaran baru.