Analisis Kesesuaian Lahan dan Strategi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Wilayah Terdampak Tsunami Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

NIRWAN. “Analisis Kesesuaian Lahan dan Strategi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Wilayah Terdampak Tsunami Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah” (dibimbing oleh Amran Saru dan Rijal Idrus).
Kejadian tsunami di Teluk Palu memberikan pembelajaran bahwa mangrove dapat menjadi benteng pesisir dari terjangan tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menentukan kondisi, identifikasi luas dan sebaran mangrove di Kecamatan Banawa, (2) Analisis tingkat kesesuaian lahan areal rehabilitasi mangrove di Kecamatan Banawa (3) Menyusun strategi rehabilitasi kawasan mangrove di Kecamatan Banawa.
Penelitian ini dibatasi pada kajian analisis kondisi ekologi dan fisika oseanografi sebagai parameter pertumbuhan mangrove dan data sosial ekonomi masyarakat berdasarkan hasil pengamatan dan pengambilan data langsung di lokasi penelitian. Kesesuaian lahan mangrove dianalisis dengan menyusun matriks kesesuaian lahan rehabilitasi mangrove, analisis spasial untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk mangrove, analisis stakeholder menggunakan analisis deskriptif, sedangkan diagnosa faktor kunci digunakan untuk menyusun strategi rehabilitasi mangrove.
Hasil penelitian menunjukkan luas ekosistem mangrove kecamatan Banawa 58,71 ha yang tersebar di empat kelurahan yakni Kabonga Besar, Kabonga Kecil, Tanjung Batu dan Labuan Bajo dengan kondisi mangrove yang mengalami kerusakan. Kesesuaian lahan untuk rehabilitasi mangrove diperoleh dua kategori. Stasiun 1, 2 dan 3 sesuai dan stasiun 4 cukup sesuai . Luas kawasan yang dapat direhabilitasi ekosistem mangrove di Kecamatan Banawa 9,48 ha.
Strategi yang dapat dilakukan adalah (1) intervensi program rehabilitasi dan konservasi dengan fokus mempertahankan mangrove yang telah eksis dan melakukan rehabilitasi dengan memperhatikan kondisi masing-masing lokasi . (2) Peningkatan kapasitas penggiat mangrove yang saat ini telah eksis, dan (3) Penegakan kebijakan khususnya terkait alih fungsi lahan.