UPAYA POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG (Studi Kasus di Pare-pare)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Upaya POLRI
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi
Kasus di Pare-pare), dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi POLRI
dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang, adapun upaya
mencegah dan menanggulangi setiap pelanggaran hukum khususnya
mengenai masalah ekonomi dan keuangan negara yang merupakan
refleksi dari kehidupan suatu bangsa. Sehingga untuk itu, pemerintah
seharusnya menindak tegas setiap pelanggaran di bidang ekonomi. Salah
satunya adalah tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu tindak pidana
penyelundupan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan
sejak jaman Belanda yaitu Staatsblads No. 240 tahun 1882, kemudian
berturut-turut UU No. 7 Drt tahun 1955 jo UU No. 8 tahun 1958, UU No. 10
tahun 1995 dan UU No. 17 tahun 2006.
Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu di Polrestabes Pare�pare dan Bea Cukai Pare-pare dengan melakukan wawancara dengan
petugas, Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis
dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, dan
sumber yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penyelundupan
Barang.
Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Upaya POLRI
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi
Kasus di Pare-pare) sulit untuk melakukan pemberantasan secara
menyeluruh terhadap para pelaku atau penyelundup, disebabkan karena
para petugas dalam menghadapi bujukan dan rayuan masih terpengaruh
dengan oknum-oknum penyelundup, lemahnya koordinisi dan kerja sama
antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang
bagi penyelundup sehingga sanksi pidana tidak secara langsung
dirasakan oleh penyelundup sedangkan yang ada di Bea Cukai penulis
sulit mendapatkan data mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Barang
di Kota Pare-pare disebabkan karena penegak hukum dan penyelundup
hanya menyelesaikan dii luar pengadiilan, sangat diharapakan Kantor
Pelayanan Bea Cukai Pare-pare agar lebih meningkatkan inensitas Patroli
di wilayah perairan pare-pare dan sekitarnya serta menjalankan
ketenttuan administrasi kepabeanan secara konsisten, mengigat hal
tersebut sangat merugikan pemerintah Republik Indonesia dari sector
penerimaan pajak dan meeningkatan keamanan, ketertiban, dan
penanggulangan kriminalitas dengan menegakkan hukum dengan tegas,
adil, dan tidak diskriminatif.