TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana
materil terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh perempuan
dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan
sanksi pidana atas tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh
perempuan pada perkara putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS.
Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Maros.
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik
pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara langsung
terhadap nara sumber pada instansi tersebut. Selanjutnya data yang
diperoleh disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan hukum atas
tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan dakwaan dari
jaksa penuntut umum yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. Hal ini terlihat
atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang
dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dengan
terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan
alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka
terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan
putusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim. Adapun pertimbangan majelis
hakim yang telah memutus perkara ini yaitu pada tingkat Pengadilan
Negeri Maros menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama lima bulan dan pada tingkat banding yaitu
Pengadilan Tinggi Makassar menghukum terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama lima bulan namun menetapkan bahwa
pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada
perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang
dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama delapan bulan.
Putusan tingkat banding Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS seharusnya
majelis hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan
terdakwa hakim harus mempertimbangkan keadaan korban yang
mengalami kerugian karena harus bercerai dengan suaminya sehingga
kedua anak korban tidak mendapatkan nafkah. Hal ini bukan saja
mengenai keadilan tetapi berbicara mengenai contoh kepada masyarakat
bahwa setiap tingkah laku atau pun perbuatan sesorang diatur oleh
hukum sehingga masyarakat harus mengerti bahwa setiap tindakkan
mempunyai konsekuensi yang harus diterima.