PRAPERADILAN TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHAP (Studi Putusan No. 01 /Pid /Pra /2009 /PN PLP)

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa fungsi praperadilan
dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Palopo telah berjalan secara
maksimal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi praperadilan
bertitik tolak dari wewenang dan tujuannya adalah untuk melakukan
pengawasan terhadap setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan
oleh penyidik dalam tahap pemeriksaan, apakah tindakan atau upaya
paksa tersebut sesuai ketentuan undang – undang atau justru melanggar
undang undang. Dan fungsi ini telah berjalan dengan optimal .Hal ini
terlihat dengan kinerja kepolisian atau penyidik atau kejaksaan atau
penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan dalam undang – undang. Setiap tindakan atau upaya
paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan,
penggeledahan, dan lain – lain telah dilakukan sesuai dengan undang –
undang. Selanjutnya, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Palopo No.
01 / Pid/ Pra / 2009/ PN PLP, pada dasarnya telah sesuai dengan
ketentuan undang – undang. Dari isi putusannya yang memuat tentang
sah atau tidaknya penahanan, maupun dari pertimbangan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah
adalah proses administrasi pemeriksaaan perkara praperadilan yang
cendrung tidak sesuai dengan prosedur perundang undangan. Sebut saja
tentang penetapan hari sidang. Dalam KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf a,
penetapan hari sidang yakni tiga hari setelah register namun dalam
putusan tersebut hanya sehari setelah register. Sebenanya hal ini telah
melanggar ketentuan. Tetapi dengan memperhatikan asas peradilan cepat
maka hal ini dapat dimaklumi dan dianggap wajar. Dengan pertimbangan
bahwa jangan sampai proses register ini memakan banyak waktu dan
menghambat proses pemeriksaan. Namun secara garis besar sesuai yang
telah dikemukakan diatas bahwa Putusan Praperadilan No. 01 / Pid/ Pra /
2009/ PN PLP, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang
diatur dalm undang – undang yakni undang – undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana.