AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS PADA PUSAT DAFTAR WASIAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat, serta mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat adalah dapat menyebabkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Akibat hukum yang lainnya adalah menyebabkan tidak akuratnya Surat Keterangan Wasiat (SKW) yang diterbitakan kemudian oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM serta tidak akuratnya Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan atau Notaris atau Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. Bahkan notaris dapat digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat dilanggarnya kewajiban tersebut. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat adalah bertanggungjawab secara jabatan sebab oleh sebab pelaporan tersebut merupakan tindakan pejabat dan merupakan beban kewajiban jabatan, bukan orang selaku pribadi. Untuk itu, maka notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya itu dapat dijatuhi sanksi baik pidana, perdata, maupun administrasi sebagaimana ditentukan dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di samping itu, tindakan notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN adalah perbuatan melanggar hukum dalam kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan atas dasar tindakan tersebut ada pihak yang menderita kerugian, yakni para ahli waris ataupun pihak ketiga.