KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH TOKO YANG PEMANFAATANNYA UNTUK USAHA PETERNAKAN BURUNG WALET

REYHAN HENDRAWAN WAHID (B022192016), Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Rumah Toko Yang Pemanfaatannya Untuk Usaha Peternakan Burung Walet (dibimbing oleh Irwansyah dan Zulkifli Aspan)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kebijakan pemerintah Kota Palu terhadap pembangunan untuk usaha peternakan burung walet dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan dan (2) menganalisis implikasi hukum terhadap pembangunan rumah toko yang pemanfaatannya digunakan untuk usaha peternakan burung walet.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris, berupa jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris dan kasus. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, serta mewawancarai Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan Pengusaha sarang burung walet di Kota Palu. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan pemerintah daerah Kota Palu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet baru saja menerbitkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tetapi dalam implementasinya masih adanya oknum yang melanggar sehingga menimbulkan adanya pelanggaran tata ruang dan indikasi tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Palu juga melakukan diskresi dengan tindakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dan (2) Implikasi hukum terhadap adanya alih fungsi bangunan yang awalnya digunakan sebagai fungsi usaha dan fungsi hunian yang menjadi pengelolaan dan pemanfaatan usaha burung walet di Kota Palu sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 1365 BW. Selain itu adanya kekosongan hukum dari zonasi-zonasi yang diperuntukan untuk usaha burung walet sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakselarasan antara bangunan usaha burung walet dengan RTRW Kota Palu.