PRINSIP PERMUSYAWARATAN DALAM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

Abdurrahim, Prinsip Permusyawaratan dalam Islam Dikaitkan dengan Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan (dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta, Hamzah Halim dan Anshory Ilyas)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :(1) Prinsip-prinsip musyawarah dalam Islam dan keterkaitannya penerapan prinsip permusyawaratan hikmat kebijaksanaan dalam sila keempat Pancasila (2) Pengaturan prinsip-prinsip permusyawaratan Islam dalam konsep permusyawaratan hikmat kebijaksanaan perwakilan (3) Merumuskan model ideal prinsip-prinsip permusyawaratan hikmat kebijaksanaan perwakilan berdasarkan konsep Negara hukum Pancasila.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan tiga pendekatan, filosofis, historis dan teoritik melalui teknik analisis hermeneutika hukum.
Hasil penelitian menunjukkan Pertama, dalam Islam terdapat empat prinsip utama yang mendukung terselenggaranya musyawarah yaitu 1, Amanah; 2. Taqwa; 3. Jujur; 4. Amar ma’ruf nahi mungkar. Keempatnya menjadi acuan dalam merundingkan berbagai aspek kehidupan manusia untuk merealisasikan kebaikan-kebaikan bagi manusia yang mensyaratkan pelakunya harus berkualitas (amanah dan taqwa) dan mampu memposisikan diri sebagai khalifah (pemimpin) dimuka bumi ini dalam hal mengambil keputusan melalui musyawarah. Hal tersebut merupakan wujud dari perintah Allah SWT., sebagai nilai-nilai dasar atau prinsip dalam melakukan musyawarah Kedua, pengaturan prinsip-prinsip hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengalami pergeseran redaksi, tafsir dan maknanya sehingga prakteknya menyimpang dari sila ke-4 Pancasila. Ketiga, konsep permusyawaratan perwakilan yang Ideal yaitu setiap lembaga parlemen seharusnya dalam sidang-sidang parlemen mengutamakan musyawarah untuk mufakat berdasarkan kesetaraan baik dalam legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketidaksetaraan kekuasaan di lembaga parlemen justru menghilangkan hakikat permusyawaratan dalam perwakilan (the founding father). Sebaiknya prinsip-prinsip permusyawaratan dalam Islam diserap kedalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban anggota parlemen sehingga setiap pengambilan keputusan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat sebagai model permusyawaratan perwakilan yang ideal sesuai konsep Negara hukum Pancasila.