PELAKSANAAN FUNGSI OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN MALADMINISTRASI ATAS ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH DI KALIMANTAN UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya maladministrasi atas alas hak kepemilikan tanah yang tumpang tindih di Kalimantan Utara. Untuk mengetahui proses penyelesaian maladministrasi atas alas hak kepemilikan tanah yang tumpang tindih oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan tekhnik studi lapangan (Field Research) dan studi pustaka (Literature Research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penyebab terjadinya maladministrasi atas alas hak kepemilikan tanah di Kalimantan Utara yaitu: Tidak diberlakukannya undang-undang dengan baik, Tidak adanya batasbatas tanah yang jelas, Mudahnya membuat SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah), Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Alas Hak Atas Tanah dan Adanya Pembangunan. (2) proses penyelesaian maladministrasi atas alas hak kepemilikan tanah yang tumpang tindih oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara yaitu: melakukan Klarifikasi tertulis, Investigasi lapangan dan Pemanggilan, Penerbitan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), dan Monitoring. Jadi dalam penyelesaian maladministrasi alas hak kepemilikan tanah yang tumpang tindih tersebut, Ombudsman Kalimantan Utara tidak melakukan penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi karena produk akhir dari penyelesaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara hanya berupa rekomendasi.