PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT TRADISIONAL DI HUTAN LAPOSO NINICONANG DESA UMPUNGENG KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG


BACHTIAR, NUR ANNISA (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT TRADISIONAL DI HUTAN LAPOSO NINICONANG DESA UMPUNGENG KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of sampul]
Preview
Image (sampul)
B022172002_tesis cover1.png

Download (99kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B022172002_tesis 1-2.pdf

Download (921kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B022172002_tesis dapus.pdf

Download (135kB)
[thumbnail of full teks] Text (full teks)
B022172002_tesis-------.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaturan hak pemanfaatan terhadap hak masyarakat tradisional dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat tradsional di hutan Laposo Niniconang. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah hak pemanfaatan terhadap masyarakat tradisional di Hutan Laposo Ninconang, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hak pemanfaatan masyarakat tradisional di Hutan Laposo Niniconang telah diakui keberadaannya oleh pemerintah Kabupaten Soppeng, sebab telah hidup secara turun-temurun. Namun karena kelalaian Balai Pelanologi dalam penetapan batas kawasan hutan, sehingga lahan masyarakat tradisional masuk dalam batas kawasan hutan lindung. Namun hingga saat ini tapal batas belum dipindahkan dan masyarakat tradisional yang bermukim di kawasan hutan laposo Niniconang; 2) Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat tradsional di Hutan Laposo Niniconang, telah dilakukan dengan mengeluarkan 3 (tiga) dusun yang masuk dalam kawasan Hutan Laposo Niniconang akibat kelalaian Balai Pelanologi dalam memasang patok batas-batas kawasan hutan kemudian dilanjutkan dengan pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunan dan pemanfaatan tanah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Hukum Adat; Hutan; Hak atas Tanah; Masyarakat Tradisional
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 19 Feb 2021 07:00
Last Modified: 19 Feb 2021 07:00
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/2435

Actions (login required)

View Item
View Item