PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK LEGATARIS DALAM PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (LEGAAT) ATAS HARTA BERSAMA PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI SUAMI ATAU ISTRI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)

JASSICA HALIM, Perlindungan Hukum Atas Hak Legataris Dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Atas Harta Bersama Perkawinan Yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan Dari Suami Atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017), dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat (legaat) atas harta bersama dalam perkawinan serta untuk menganalisis, menelaah dan menguraikan perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (legaat) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penyajian secara preskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat (legaat) atas harta bersama dalam perkawinan yakni suami atau istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam menghibahwasiatkan harta bersama dalam perkawinan, sepanjang yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat hanyalah hak dan bagian milik suami atau istri atas objek/benda harta bersama dalam perkawinan dan tidak melanggar hak bagian mutlak (legitime portie) yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris. Apabila objek yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat tersebut adalah benda yang tidak dapat dibagi, maka perlu disertakan suatu akta persetujuan yang dibuat oleh istri atau suami yang tidak ikut menghibahwasiatkan hak dan bagian miliknya atas objek/benda harta bersama dalam perkawinan, agar di kemudian hari tidak terjadi suatu kendala dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan. Akta persetujuan tersebut dibuat terpisah dari akta hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan yang dibuat oleh suami atau istri. 2) Perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (legaat) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri dapat diberikan kepada legataris, dengan cara menggugat penggantian biaya, rugi dan bunga atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris, oleh karena atas kelalaian notaris yang tidak menerangkan surrogate pada penutup akta hibah wasiat serta tidak mengirimkan/mendaftarkan akta hibah wasiat tersebut pada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengakibatkan suatu akta hibah wasiat menjadi batal demi hukum.