IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN AKTIVITAS MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PEDAGANG = IMPLEMENTATION OF POLICY ON RESTRICTING COMMUNITY ACTIVITIES OF THE PINRANG REGENCY GOVERNMENT ON TRADERS

Pemerintah daerah Kab. Pinrang mengeluarkan kebijakan SURAT EDARAN BUPATI PINRANG Nomor : 800/157/Dinas Perindag dan ESDM tentang Pembatasan dan Penutupan Jadwal Kegiatan Perdagangan Dalam Rangka Pencengahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Maret 2020, yang kemudian surat ini akan berlaku pada tanggal 31 Maret 2020. Surat ini ditujukan kepada para pelaku usaha seperti pemilik toko, pasar dan pasar modern untuk membatasi jam oprasional dengan pengaturan jam buka pada pukul 10.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran serta bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan surat edaran di daerah Kab. Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah terori implementasi yang dikemukakan oleh George. C. Edward untuk melihat peran dan pelaksanaan pemerintah terkait kebijakan penanganan covid di kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan aktivitas kebijakan di pinrang, komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa pemilik usaha yang menjadi target dalam kebijakan ini mengetahui dan melaksanakan aturan ini sesuai arahan dari pemerintah. Selain itu dilakukan proses penyuluhan dan sosialisasi. Sumber daya yang digunakan oleh pemerintah yakni aparatur pemerintah yaitu satpol PP dalam ranka menertibkan serta menjaga kondisi tetap stabil sesuai denga aturan yang telah ditetapkan, dinas kesehatan dan perdagangan yang turut andil dalam melakukan penanganan virus covid ini, pelaksana dari pemerintah Kab. Pinrang yakni dinas perdagangan dan dinas kesehatan memiliki pandangan dan sikap yang sama setelah kebijakan tersebut dikeluarkan untuk pencegahan penyebaran virus corona, yang terakhir adalah struktur. Struktur dalam pelaksanaan kebijakan meliputi kepala daerah Kab. Pinrang, dinas perdagangan, dinas kesehatan, aparatur sipil dalam hal ini Satpol pp dan polisi serta masyarakat ( pemilik usaha ) yang menjadi penopang dalam kebijakan ini sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Keywords : Kebijakan Publik, Kab. Pinrang, pembatasan aktivitas masyarakat