Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penanganan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Tinggi Makassar, dan Polda Sul-Sel, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kejahatan terorisme di Kota Makassar.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan metode penelitian pustaka dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, pelimpahan berkas ke pengadilan, hak didampingi penasehat hukum, persidangan. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi adanya tindakan kejahatan terorisme di Makassar adalah ketidakpuasan mereka atas Deklarasi Malino I, serta adanya motif ingin membalas Amenka Serikat dan sekutunya Balas dendam tersebut berkaitan dengan tindakan kejam Amerika Serikat dan sekutunya di berbagai Negara Islam.
Disarankan penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana khususnya pada tindakan penyelidikan (UU No 8 Th. 1981 UU No. 15, 16 Th. 2003), sebaiknya bukan hanya dilakukan oleh Aparat Polri, tetapi juga diberikan wewenang kepada Aparat Imigrasi, Bea dan Cukai. TNI dan BIN berhubung karena keterbatasan dalam hal SDM, teknologi, skill dan lain-lain yang dimiliki Polri pada saat ini. Hendaknya segera mengamandemen dan menambahkan beberapa pasal yang kurang jelas supaya tidak menimbulkan salah tafsir dari apa yang dimaksud, seperti yang terdapat pada Pasal 26 PP No 1 Tahun 2002 yaitu Laporan Intelejen dapat dijadikan bukti permulaan untuk penangkapan