IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA MAKASSAR

Kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang berkaitan dengan honorarium dan secara cuma-cuma kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tidak mampu ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) (2) UUJN, 37 UUJN-P ayat (1) (2) dan Pasal 1 angka 10, 11, 37, Pasal 22 K Peraturan Pemerintah 12/21 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan dan pemberian sanksi terhadap notaris yang menolak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan dalam pembuatan akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Dari hasil penelitian yang dilakukan ditentukan bahwa pemberian jasa berupa bantuan hukum khususnya dalam pembuatan akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bagi pelaku pembangunan dan user-usernya yang dikategorikan ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar ternyata tidak efektif. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah karena notaris maupun pelaku pembangunan baru mengetahui adanya aturan tentang bantuan hukum dalam bidang kenotariatan. Pemberian sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa berupa bantuan hukum khususnya dalam pembuatan akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli juga tidak efektif. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemberian sanksi tersebut karena tidak pernah ada laporan yang masuk terkait adanya penolakan memberikan bantuan hukum dalam bidang kenotariatan. Dengan demikian, tidak mungkin ada penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi etik.