Perlindungan Hukum Pemilik Perorangan Atas Alat Bukti Tertulis Bekas Tanah Milik Adat

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menemukan dan menjelaskan pendaftaran tanah bekas tanah milik adat menurut hukum pendaftaran tanah; 2) untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang alat bukti tertulis tanah bekas milik adat.
Tipe penelitian normatif, dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan: pendekatan perundang-undangan (statute/legal approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data secara kualitatif dengan metode analisis content (isi) terhadap bahan hukum tersebut untuk menghasilkan kesimpulan penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Limitasi waktu keberlakukan alat bukti tertulis atas tanah bekas milik adat dalam PP 18 Tahun 2021 tersebut merugikan hak-hak keperdataan pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat. Alat bukti tertulis seperti Surat Keterangan Tanah atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis tanah bekas miliik adat melalui 2 (dua) cara: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam bentuk kantor pertanahan melakukan pendataan secara aktif dengan dengan perangkat desa dan mensosialisasikan PP No 18 Tahun 2021 termasuk akibat hukumnya apabila tidak didaftarkan. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam bentuk mengajukan hak uji materi (judicial review) PP No 18 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung, khususnya Pasal 96 oleh pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tersebut karena merasa dirugikan dengan berlakunya PP tersebut untuk mempertahankan hak hukumnya.