KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN

ABSTRAK

Syalwi Afrianti. Kewajiban pendaftaran akta pemberian Hak Tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan undang-undang hak tanggungan di Kota Makassar dibimbing oleh Farida Patittingi dan Muhammad Ilham Arisaputra.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban PPAT dalam pendaftaran APHT dan implikasi hukum dari APHT yang didaftarkan oleh PPAT lebih dari 7 (tujuh) hari kerja

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak tas tanah yang bersangkutan. Setelah berlakunya PMATR No. 5/2020, pendaftaran APHT dilakukan secara online. Pendaftaran hak tanggungan dilakukan dengan cara PPAT menyampaikan APHT dan warkah pendukung akta kepada kantor pertanahan, akta dan dokumen warkah hanya disampaikan dalam bentuk scan melalui sistem hak tanggungan elektronik dan kantor pertanahan tidak lagi menerima dokumen fisik. 2) Dengan terlambatnya pendaftaran APHT, akan mempengaruhi waktu lahirnya Hak Tanggungan sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak kreditor, PPAT akan dikenakan sanksi administratif, berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari jabatan; pemberhentian dari jabatan.jaminan itu sendiri dan kepastian perlindungan hukum bagi kreditur