EKSISTENSI SARA KADIE DALAM PENGATURAN HAK ULAYAT LAUT KAOMBO PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT WABULA DI KABUPATEN BUTON

DINNA DAYANA LA ODE MALIM. Eksistensi Sarana Kadie dalam Pengaturan Hak ulayat laut (Nambo) pada Masyarakat Hukum Adat Wabula di Kabupaten Buton (di bimbing oleh Farida Pattitingi, Abrar Saleng, Marwati Riza).

Penelitian bertujuan: (i) menemukenali model pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut (nambo) yang dilakukan oleh lembaga adat Sarana Kadie Wabula di Kabupaten Buton; (ii) menjabarkan kondisi dan usaha adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum adat Wabula dalam penerapan hak ulayat laut sehingga dapat tetap hidup sampai dengan masa sekarang dan menginventarisasi ancaman kepunahannya, dan (iii) mengevaluasi eksistensi lembaga adat Sarana Kadie Wabula dalam pengaturan hak ulayat laut dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian lapangan dilakukan di wilayah Kecamatan Wabula Kabupaten Buton yang berlangsung dari Agustus 2021 hingga Januari 2022. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah: perangkat Lembaga Adat Sarana Kadie Wabula, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah setempat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) model pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut (nambo) yang dilakukan oleh lembaga adat Sarana Kadie Wabula mencakup: pengaturan zona pemanfaatan sumber daya laut, pengaturan pemanfaatan jenis sumber daya laut dalam zona yang dilindungi (ombo), pengaturan penggunaan jenis alat tangkap, dan penegakkan sanksi adat; (ii) adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum adat Wabula dalam penerapan hak ulayat laut meliputi adaptasi pada level kelembagaan pengelolaan hak ulayat laut dan adaptasi pada level nilai budaya dan hukum dalam pengelolaan hak ulayat laut; (iii) eksistensi Lembaga Adat Sarana Kadie Wabula dalam pengaturan hak ulayat laut dalam sistem hukum nasional termanifestasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagai implementasi amanat peraturan perundang-undangan tidak saja menempatkan Wabula sebagai Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak ulayat laut tetapi sekaligus menjadi payung hukum bagi Lembaga Adat Sarana Kadie Wabula dalam kedudukannya sebagai institusi yang memiliki otoritas adat dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut Wabula masa kini.