TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI SULAWESI UTARA

Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk menemukan hakikat pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara serta perusahaan pertambangan di Indonesia. Kedua, untuk menemukan bentuk kepatuhan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya di Sulawesi Utara. Ketiga, untuk menemukan dan merumuskan model ideal pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan oleh perusahaan
pertambangan di Sulawesi Utara.
Tipe penelitian normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofi, pendekatan perundang�undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian
dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten.
Hasil penelitian menunjukan: pertama, hakikat pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pertambangan adalah menyeimbangkankembali ekosistem lingkungan hidup pasca kegiatan pertambangan. Oleh karenanya pemulihan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab negara (state responsibility) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a UU No 32 Tahun 2009 yang bersandar pada hakikat penguasaan SDA oleh Negara pada Pasal 33 Ayat 3 UUD Tahun 1945, yang perwujudannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Kedua, PT Meares Soputan Mining dan PT
Tambang Tondano Nusajaya telah melakukan kegiatan pemulihan lingkungan dalam bentuk: reklamasi tambang, pemulihan keanekaragaman hayati melalui program konservasi eboni, serta melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Ketiga, konsep ideal dalam bentuk: pertama, melakukan rekonstruksi pengaturan norma biaya lingkungan dengan memasukan dengan menggunakan metode Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML). Kedua, penguatan hak konstitusional masyarakat lingkar tambang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: Nomor 21-22/PUU-V/2007