TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGI PENGAWASAN DALAM PENGATURAN DAN KELAYAKAN TRAFFIC LIGHT OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR

NURUL FAIKAH HUSADI (B021181334) “TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGI PENGAWASAN DALAM PENGATURAN DAN KELAYAKAN TRAFFIC LIGHT OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR”. (Dibimbing oleh Hamzah Halim selaku pembimbing I dan Ahsan Yunus selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap pengaturan dan kelayakan traffic light, dan Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan traffic light.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan tempat lain yang berhubungan dengan objek penelitian dalam lingkungan Kota Makassar. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni data yang bersifat primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap pengaturan dan kelayakan traffic light, dilakukan dengan cara fungsi pengawasan preventif. Namun dalam pengawasan yang dilakukan tersebut belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan kontradiktifnya data yang diperoleh dari pengawasan traffic light Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan hasil temuan observasi pada objek penelitian, yaitu terdapat sejumlah traffic light di Kota Makassar yang rusak dan bermasalah mengenai kelayakan serta pengaturan durasi waktunya. (2). Faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan traffic light, yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini untuk faktor penghambat pertama yaitu faktor penegak hukum, meliputi kurangnya jumlah pegawai di pengawasan traffic light, yang berjumlah 11 orang untuk mengawasi 41 traffic light di Kota Makassar, hal tersebut berdampak dalam kinerja dari pengawasan traffic light. Selanjutnya faktor penghambat kedua yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah terbatasnya anggaran dana tidak terduga, yang dipergunakan untuk pengadaan barang baru bagi traffic light yang rusak.