Imran, Imran (2022) PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of cover]](/23595/1.hassmallThumbnailVersion/B013171020_disertasi_07-11-2022%20cover1.png)
![](/23595/1.haspreviewThumbnailVersion/B013171020_disertasi_07-11-2022%20cover1.png)
B013171020_disertasi_07-11-2022 cover1.png
Download (208kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B013171020_disertasi_07-11-2022 1-2.pdf
Download (2MB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B013171020_disertasi_07-11-2022 dp.pdf
Download (442kB)
![[thumbnail of full taxt]](/style/images/fileicons/text.png)
B013171020_disertasi_07-11-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2024.
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
Imran. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dibimbing oleh Aminuddin Ilmar, Abrar Saleng dan Hamzah Halim.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat pengaturan prinsip keadilan dalam pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam sistem pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan menemukan konsep penerapan prinsip keadilan yang ideal dalam pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional dengan menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral telah mereduksi kebebasan dan kemandirian daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga pemerintah daerah tidak dapat menjamin penerapan prinsip kebebasan, prinsip pembedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat timbal-balik dari pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Sistem pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral diwujudkan dalam sistem dekonsentrasi, devolusi dan delegasi. Oleh karena itu, perlu menerapkan desentralisasi asimetris dalam pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang memungkinkan tidak seragamnya pengaturan muatan kewenangan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
Item Type: | Thesis (Disertasi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 28 Nov 2022 00:41 |
Last Modified: | 28 Nov 2022 00:41 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/23595 |