ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN FUNGSI UPTD PUSAT PENANGGULANGAN GIZI TERPADU DI KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK
Muhammad Khaidir Kahfi Natsir (B012202069), “Analisis Hukum
Terhadap Pembentukan dan Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Di Kabupaten Bantaeng” dibimbing oleh Bapak Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Sabir Alwy sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengadaan pelayanan publik UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengetahui fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini adalah penelitian normatif yang meneliti UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng. Data diperoleh dengan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen terkait, Peraturan Perundang-Undangan terkait, serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Pengaturan pengadaan pelayanan publik UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng memiliki dasar filosofis, konstitusional, dan yuridis yang tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2) Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Gizi, Pengaturan Pengadaan, Fungsi.