PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT TOWANI TOLOTANG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Heril, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dibimbing oleh Andi Suriyaman M. Pide dan Sri Susyanti Nur.
Tujuan penelitian ini; (1) Untuk mengetahui eksistensi tanah adat Suku Bugis Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tanah adat Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana eksistensi dan perlindungan hukum terhadap tanah adat Suku Bugis/ Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Dari empat kreteria masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019, bahwa Towani Tolotang tidak dapat dikatakan masyarakat hukum adat tetapi digolongkan masyarakat adat biasa. Wilayah pemukiman Towani Tolotang di Amparita lama telah beralih jadi hak pribadi dibuktikan dengan adanya sertifikat, serta terdapat masyarakat beragama Islam yang berbaur dengan masyarakat Towani Tolotang. Tetapi masih ada tanah komunal Towani Tolotang seperti di Perinyameng yang digunakan sebagai tempat keagamaan/adat. (2) Perlindungan hukum preventif terhadap tanah adat Towani Tolotang sampai saat ini belum ada baik dilakukannya pendaftaran atau peraturan daerah. Namun penguasaan tanah secara fisik telah dilakukan dari ratusan tahun oleh nenek moyang mereka dan adanya pengakuan oleh masyarakat sekitar. Perlindungan hukum represif, bagi Towani Tolotang yang memiliki sengketa seperti pertanahan dapat menyelesaian di Uwa’ atau Uwatta’ yang merupakan golongan tertinggi di antara mereka. Fatwa dari Uwa’ atau Uwatta’ lah yang dijadikan hukum oleh masyarakat Towani Tolotang. Namun di lain sisi mereka tetap mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.