PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG METROLOGI LEGAL MELALUI PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG DI WILAYAH KOTA MAKASSAR


Muhammad B, Fachri (2022) PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG METROLOGI LEGAL MELALUI PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG DI WILAYAH KOTA MAKASSAR. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B012201035_tesis_07-11-2022 cover1.png

Download (132kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B012201035_tesis_07-11-2022 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftra pustaka] Text (daftra pustaka)
B012201035_tesis_07-11-2022 dp.pdf

Download (695kB)
[thumbnail of full taxt] Text (full taxt)
B012201035_tesis_07-11-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2024.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Fachri Muhammad (B012201035), Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal melalui Pelaksanaan Tera dan Tera ulang di Wilayah Hukum kota Makassar. Dibimbing oleh Abd. Asis dan Hijrah Adhyanti Mirzana.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang di kota Makassar sebagai upaya dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upaya penegakan hukum di bidang metrologi legal.
Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Metrologi legal kota Makassar, Dinas Perdagangan kota Makassar, Polrestabes Makasssar dan Pasar Tradisonal di kota Makassar. Penetlitian ini menggunakan metode empiris dengan melaksanakan studi pustaka dan wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kota Makassar telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi legal sebagai wujud pelaksanaan dari otonomi daerah yang mengamanatkan kewenangan terkait pelaksanaan tera dan tera ulang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota namun dalam pembentukannya tidak berdasarkan Peraturan Daerah. (2) Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tera dan tera ulang adalah belum terbentuknya Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan tera dan tera ulang di kota makassar. Dari faktor penegak hukum seperti PPNS dan Pengawas masih minim. Kemudian sarana dan prasarana juga menjadi kendala seperti alat operasional yang tidak memadai, dan faktor masyarakat yang kurang mengetahui tentang Metrologi legal sehingga menjadi budaya di masyarakat yang cenderung menganggap kebenaran pengukuran bukan hal yang penting.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 25 Nov 2022 07:43
Last Modified: 25 Nov 2022 07:43
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/23558

Actions (login required)

View Item
View Item