Analisis Hukum Upaya Detensi Imigrasi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum upaya detensi imigrasi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian dan menganalisis efektivitas pelaksanaan upaya detensi dalam penegakan hukum tindak pidana keimgirasian.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan pada Kantor Imgirasi Kelas I TPI Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisisdengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hukum upaya detensi imigrasi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian telah diatur pada beberapa perangkat hukum di Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hingga pada peraturan pelaksana yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dah HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana
Keimigrasian. 2) Efektivitas pelaksanaan upaya detensi imigrasi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian belum tercapai sepenuhnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana.