Pembuktian Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan

ABSTRAK
Sarah Aziza Wardanhi DH Pasha. Pembuktian Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pemimbing II).

Kejahatan Pajak merupakan suatu penyakit yang kronis bagi bangsa kita dan menjadi penyebab lambatnya pembangunan negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian serta pertimbangan hukum hakim terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Badan yang menyampaikan isi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan (1) proses pembuktian Tindak Pidana Perpajakan oleh Badan yang menyampaikan isi surat pemberitahuan tahunannya secara tidak lengkap oleh Jaksa telah memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf d pada Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ada pun teori pembuktian yang paling sesuai dengan kasus CV. Data Aircond adalah Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif mengingat teori ini perlu didukung oleh adanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan atas suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Badan yang telah menyampaikan SPT secara tidak lengkap telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan dengan teori pemidanaan bahwa selain dari penerapan hukum dan tindakan balas dendam pemidanaan bertujuan untuk memperlihatkan pada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.