ASPEK HUKUM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG KESEHATAN KOTA MAKASSAR

Rezky Arsita, 2022, Aspek Hukum Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan Kota Makassar. Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Marwati Riza.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 tahun 2020 tentang TPP Kota Makassar terhadap Tenaga Kesehatan dan Menganalisis implikasi hukum pelaksanaan Peraturan Walikota bagi ASN Tenaga Kesehatan Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di Kantor BPKAD, DPRD Komisi D, Ombudsman, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Daya, Puskesmas Minasaupa, serta Puskesmas Kassi-Kassi, di Lingkup Kota Makassar, Sumber data yang digunakan yaitu melalui studi Pustaka dan wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual.
Hasil analisis dari Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan Perwali Nomor 69 tahun 2020 mengakomodir pemberian TPP bagi tenaga Kesehatan serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dasar hukum pelaksanaan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun masih terbatas karena hanya dikelola pada instansi tertentu yaitu hanya pada Dinas Kesehatan tidak sampai pada UPT Rumah Sakit dan Puskesmas disebabkan oleh beberapa komponen yaitu beba kerja dan prestasi kerja tidak terpenuhi, adanya jasa medik, kemampuan keuangan daerah. 2). Sehingga Implikasinya perlu adanya koordinasi dan optimalisasi peningkatan efektifitas mengenai unsur kriteria pemberian TPP yang teruji.