KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan kekerasan berbasis gender online dan merumuskan konsep ideal pengaturan kekerasan berbasis gender online.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh melalui studi pustaka secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif.
Hasil dari penelitian penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan kekerasan berbasis gender online yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari beberapa yaitu: pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketiga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (2) konsep ideal dari pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online dapat dilihat dari: tindak pidana dan pemidanaan.