FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

ABSTRAK
SUNARTI SUDIRMAN (B012182048) “Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi” (Di bimbing oleh Syamsul Bachri dan Aminuddin Ilmar)
Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis fungsi pengawasan Dewan Pengawas terhadap Pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dan 2) menganalisis faktor penghambat pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif empiris dengan menggabungkan unsur hukum normatif kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Lokasi penelitian di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang didapatkan kemudian di analisis dengan menggunakan interpretasi hukum guna melihat kesusaian antara peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di lapangan sehingga dapat memecahkan isu permasalahan.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK belum optimal. Hal ini, dapat dilihat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas diberikan kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Ketentuan tersebut, berdampak jumlah OTT yang dilakukan oleh KPK mengalami penurunan. 2) Faktor penghambat pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yakni ; pertama faktor hukum, Pasal 69A Ayat (1) yang mengatur mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang hanya dipilih secara langsung oleh Presiden. Sehingga Dewan Pengawas dapat dipengaruhi oleh eksekutif dan tidak mandiri. kedua faktor penegak hukum, Dewan Pengawas tidak memenuhi unsur penegak hukum namun diberikan kewenangan layaknya penegak hukum, ketiga faktor masyarakat, kurangnya dukungan dari masyarakat.