PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI

Sonia Sekar Sari (B011181071), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri” dibawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri dan akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri.
Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Konstitusi dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yaitu teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan yaitu data primer yang secara langsung yang diperoleh di lapangan melalui wawancara (interview) dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Keseluruhan dari sumber data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri pada saat ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada Wakil Menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris atau wakil komisaris di perusahaan milik negara. (2) Akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri yaitu dengan pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.