ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENUTUPAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS TPA TAMANGAPA KOTA MAKASSAR)

FIRDA ANGRIANI. H (B111 16 130) DENGAN JUDUL “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENUTUPAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS TPA TAMANGAPA KOTA MAKASSAR)”. DIBAWAH BIMBINGAN ROMI LIBRAYANTO SEBAGAI PEMBIMBING UTAMA DAN ARIANI ARIFIN SEBAGAI PEMBIMBING PENDAMPING.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yang pertama adalah untuk mengetahui penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Tamangapa Kota Makassar) dan yang kedua adalah konsekuensi hukum jika Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penutupan TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menganalisis undang-undang atau peraturan-peraturan yang terkait dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan bahan hukum menggunakan sumber literatur yang menjadi bahan kajian penulis dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, 1) TPA Tamangapa Kota Makassar sebagai salah satu TPA yang dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka hingga saat ini belum juga ditutup. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan secara terbuka. Hal ini akan berakibat pada semakin banyaknya masalah kesehatan dan lingkungan yang timbul terutama di area sekitar TPA. 2) Meskipun menimbulkan banyak dampak negatif akibat dari kelalaian Pemda yang tak kunjung menutup TPA Tamangapa, tetapi tidak ada sanksi yang diterapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar jika Pemda tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penutupan TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka.