PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT TERHADAP SERTIPIKAT YANG CACAT ADMINISTRASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BPN dalam proses pendaftaran tanah, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat yang sertipikatnya cacat administrasi.
Tipe penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan (wawancara) dan data sekunder yaitu diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk melengkapi data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan/ATR Kota Makassar dilakukan dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam Permen ATR/KBPN No. 4 Tahun 2017 serta penerapan asas aman dalam pendaftaran tanah. Sedangkan Perlindungan hukum dilakukan dengan melakukan permohonan pembatalan hak atas tanah baik karena permohonan sendiri maupun karena perintah putusan pengadilan.